PBB Tuntut Pertanggungjawaban Israel Atas Serangan Mematikan dan Krisis Kemanusiaan di Gaza

Jawara Tips – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyerukan agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas serangan yang terjadi pada 19 Maret 2025 di Jalur Gaza. Serangan tersebut menewaskan satu orang staf PBB dan menyebabkan luka pada sedikitnya lima anggota lainnya. Insiden ini menambah deretan peristiwa tragis yang menimpa personel kemanusiaan PBB selama konflik di wilayah Palestina yang terus bergejolak.

Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Kamis, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa otoritas Israel telah menyerahkan hasil penyelidikan mereka kepada PBB dan laporan itu telah diterima secara formal. Namun, ia menekankan bahwa sekadar menyampaikan temuan tidaklah cukup untuk menyelesaikan permasalahan.

Menurut Dujarric, sejak dimulainya agresi militer di Gaza, pemerintah Israel memang telah menunjukkan peningkatan transparansi dan kemauan untuk bekerja sama. Meski begitu, PBB menegaskan bahwa pengakuan atas serangan tersebut bukanlah akhir dari proses, melainkan langkah awal menuju keadilan yang lebih luas.

Ia menyampaikan bahwa bagi PBB, tidak hanya insiden 19 Maret yang membutuhkan pertanggungjawaban. Setiap kejadian yang mengakibatkan kematian anggota PBB atau kerusakan pada fasilitas milik organisasi internasional itu juga harus ditindaklanjuti secara serius. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa serangan semacam ini menunjukkan pola berulang yang mengabaikan hukum kemanusiaan internasional.

Lebih lanjut, Dujarric menyerukan agar semua pihak, tanpa terkecuali, mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil, serta staf kemanusiaan dan pekerja PBB, harus dijadikan prioritas dalam setiap operasi militer. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menegaskan bahwa keselamatan mereka yang berada di garis depan kemanusiaan bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum.

Dalam pernyataannya, Dujarric juga menyoroti serangan terhadap fasilitas PBB yang diklaim dilakukan secara langsung oleh militer Israel. Ia menyebut bahwa lokasi dari rumah tamu yang dihantam bom sudah diketahui oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF), sehingga serangan itu tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, pihak PBB mengetahui dengan jelas di mana posisi mereka berada, dan kini yang dibutuhkan adalah langkah nyata berupa pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat.

Isu kemanusiaan di Gaza pun turut menjadi perhatian utama. Merujuk pada data yang disampaikan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric menyoroti dampak blokade total yang diberlakukan Israel terhadap aliran bantuan ke wilayah tersebut. Ia memperingatkan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza kian memburuk seiring terhambatnya pengiriman bahan pangan, tenda, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sudah hampir dua bulan, menurut laporan, bantuan kemanusiaan dibatasi secara ketat, menyebabkan stok makanan segar dan perlengkapan medis menyusut drastis. Anak-anak mengalami kelaparan, pasien tidak memperoleh perawatan yang layak, dan banyak nyawa terancam akibat kekurangan tersebut. Dujarric menyatakan bahwa sudah saatnya blokade dihentikan agar krisis ini tidak semakin meluas.

Ia juga menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok di Gaza melonjak drastis, bahkan ada yang naik hingga 14.100 persen dibandingkan dengan harga sebelum diberlakukannya gencatan senjata. Produk penting seperti susu, telur, buah-buahan, dan daging, disebut sudah sangat sulit ditemukan di pasaran.

Secara khusus, ia menyebut bahwa pada bulan April saja, harga-harga bahan pokok meningkat rata-rata 50 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, gudang penyimpanan di wilayah tersebut hampir kehabisan stok, menyebabkan distribusi bantuan menjadi terbatas.

Kondisi darurat ini membuat para mitra PBB yang menjalankan operasi penampungan di Gaza tak mampu memberikan bantuan lebih dari sekadar kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dujarric menyatakan bahwa ini adalah situasi yang tidak bisa lagi ditoleransi, dan tindakan segera perlu dilakukan untuk mencegah tragedi kemanusiaan yang lebih besar.

Melalui pernyataan-pernyataan ini, PBB ingin menegaskan bahwa krisis di Gaza bukan hanya soal konflik politik dan militer, tetapi menyangkut nilai-nilai dasar kemanusiaan yang harus dijaga bersama. Tindakan nyata, bukan sekadar janji atau pengakuan, sangat dibutuhkan agar penderitaan warga sipil dan para pekerja kemanusiaan bisa segera diakhiri.